Usulan Deretan Cpns 2018 Paling Lambat Final Desember, Awal Tahun Dibuka Pendaftarannya
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) baik sentra maupun kawasan untuk menetapkan hasil analisis beban kerja, rincian peta jabatan, dan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di instansi masing-masing. Dokumen penetapan itu harus disampaikan kepada Menteri PANRB melalui aplikasi deretan elektronik (e-formasi) paling lambat simpulan Desember 2017.
Melalui surat pemberitahuan dengan nomor B/750/M.SM.01.00/2017 yang ditandatangani Menteri PANRB Asman Abnur, Menteri minta PPK Pusat dan PPK Daerah melaksanakan validasi ulang terhadap ajakan kebutuhan pegawai yang telah diinput ke dalam aplikasi e-formasi.
“Perlu kami sampaikan bahwa anjuran kebutuhan PNS diprioritaskan untuk jabatan fungsional (tertentu) dan jabatan teknis lain yang mendukung kiprah inti (core business) instansi. Khusus untuk pemerintah kawasan diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, serta jabatan-jabatan yang mendukung pembangunan infrastruktur,” tulis surat tersebut.
Ditambahkan, khusus untuk pemerintah daerah, yang perlu diperhatikan yaitu kemampuan APBD yang rasio belanja pegawainya di bawah 50 persen. Usulan harus dilengkapi dengan surat keterangan ketersediaan anggaran untuk gaji, diklat prajabatan, dan diklat pembentukan jabatan fungsional. Selain itu, deretan yang diusulkan harus sesuai dengan data pada sajian anjuran formasi.
PPK sentra dan kawasan juga diminta melampirkan peta jabatan yang ditandatangani oleh PPK dalam bentuk Keputusan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Gubernur, Bupati, atau Walikota, serta dokumen mengenai pelaksanaan redistribusi PNS, baik secara internal maupun eksternal dari instansi lain.
Jika ada kekeliruan dalam pengisian data jabatan, kualifikasi pendidikan, unit kerja, dan jumlah atau alokasi pada sajian anjuran formasi, supaya segera dilakukan perbaikan pada sajian struktur organisasi, analis jabatan dan ajakan formasi. “Panduan untuk perbaikan tersebut sanggup dilihat pada sistem aplikasi e-formasi,” tulis Menteri Asman pada surat tersebut.
Ditegaskan, kebutuhan deretan CPNS untuk jabatan pelaksana harus sesuai dengan Peranturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2016 wacana Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah juncto Peraturan Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2017. Sedangkan usulan untuk jabatan fungsional tertentu terbatas pada jenjang hebat pertama, jenjang terampil, dan jenjang pemula.
Semua proses tersebut disampaikan secara resmi kepada Menteri PANRB paling lambat harus diterima pada simpulan Januari 2018. Sementara soft copy disampaikan melalui surat elektronik kepada ke alamat email : asdep2.sdma@menpan.go.id.
Diingatkan kembali, semua pihak harus berhati-hati terhadap penipuan mengenai rekrutmen PNS. Untuk perkembangan lebih jauh dan informasi resmi mengenai hal-hal di atas, harap memantau pada laman www.menpan.go.id. (don/HUMAS MENPANRB)
Bagi teman yang mau melihat apa persyaratan umum dan khusus cpns 2018 sanggup dilihat (DISINI)
Demikian informasi ini kami sampaikan semoga menjadi informasi yang mempunyai kegunaan bagi teman sermua.