Update, Kumpulan Peraturan Pemerintah (Pp) Tahun 2017
 |
| Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2017 |
Kumpulan Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2017. Untuk mempermudah mencari Peraturan Pemerintah (PP) yang diterbitkan tahun 2017, berikut ini Admin Salinkan Kumpulan Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2017 berikut Link download. Semoga sanggup membantu para siswa atau mahasiswa yang sedangan mencari rujukan terkait Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2017.
Nomor Peraturan Pemerintah | Tentang | Link Download |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 | Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2017 | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2017 | Otoritas Veteriner | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2017 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO5 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2017 | Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2017 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2017 | Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2017 | Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2017 | Pedoman Register Perkara Anak Dan Anak Korban | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2017 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 | Manajemen Pegawai Negeri Sipil | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 | Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2017 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2017 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2017 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 | Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 | Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2017 | Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2017 | Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2017 | Operasi Pencarian dan Pertolongan | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2017 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2017 | Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai NonPegawai Negeri Sipil Pada Lembaga NonStruktural | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2017 | Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2017 | Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pimpinan dan Pegawai NonPegawai Negeri Sipil Pada Lembaga NonStruktural | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2017 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2017 | Pembudidayaan Ikan | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2017 | Cara Pembayaran Barang Dan Cara Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor Dan Impor | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2017 | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2017 | Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2017 | Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2017 | Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2017 | PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2017 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 | Pengenaan Pajak penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2017 | KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 | Inovasi Daerah | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2017 | Hak Keuangan Dan Fasilitas Anggota Komisi Yudisial | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2017 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2017 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2017 | Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 | Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2017 | Pelaksanaan Pengasuhan Anak | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017 | Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017 | INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2017 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Indonesia Asahan Aluminium | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2017 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2017 | SURPLUS DAN TINGKAT LIKUIDITAS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SERTA PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2017 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2017 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG PENGHASILAN, FASILITAS, PENGHARGAAN, DAN HAK-HAK LAIN BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2017 | PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2017 | PERLAKUAN PERPAJAKAN PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 | BADAN USAHA MILIK DAERAH | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2017 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2017 | PENAMBAHAN PENYERTMN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2017 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHMN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2017 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2017 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2017 | TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM, KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2017 | PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MAMUJU UTARA MENJADI KABUPATEN PASANGKAYU DI PROVINSI SULAWESI BARAT | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2017 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2017 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2017 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2017 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRODUKSI FILM NEGARA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2017 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA |
Demikian posting terkait Kumpulan Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2017. Semoga bermanfaat, terutama untuk para siswa dan mahasiswa sebagai rujukan dalam mempelajari peraturan perundang-undangan di Indonesia.
