Update, Peraturan Menteri Kesehatan – Permenkes Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Menteri Kesehatan – Permenkes Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Permenkes Nomor 1 Tahun 2019 ini merupakan Peraturan Pengganti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 96 Tahun 2014 perihal Petunjuk Teknis Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Peraturan ini tujukan untuk mendorong peningkatan prestasi kerja pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan.
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan – Permenkes Nomor 1 Tahun 2019, Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan merupakan pola bagi Pegawai, Pejabat Penilai, dan Atasan Pejabat Penilai dalam melakukan evaluasi Prestasi Kerja Pegawai.
Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan – Permenkes Nomor 1 Tahun 2019 dinyatakan bahwa Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dilaksanakan oleh Pejabat Penilai dan disetujui oleh Atasan Pejabat Penilai. Pejabat Penilai merupakan atasan pribadi dari pegawai yang dinilai. Dalam hal Pegawai yang dinilai berpangkat lebih tinggi dari Pejabat Penilai, maka Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dilaksanakan oleh Atasan Pejabat Penilai, kecuali untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional. Dalam hal Pegawai yang dinilai merupakan Pegawai pada unit kerja non struktural di lingkungan Unit Pelaksana Teknis maka Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dilaksanakan oleh pejabat lain yang ditentukan. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dilakukan setiap tamat Desember pada tahun berjalan atau paling lama tamat Januari pada tahun berikutnya.
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan terdiri atas unsur:
a. SKP dengan bobot nilai 60% (enam puluh persen); dan
b. Perilaku Kerja dengan bobot nilai 40% (empat puluh persen).
Hasil evaluasi Pestasi Kerja Pegawai merupakan dasar training karier Pegawai dan dasar proteksi tunjangan kinerja tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan – Permenkes Nomor 1 Tahun 2019 bahwa Bagi Pegawai yang melakukan kiprah belajar, atau yang dipekerjakan/diperbantukan pada negara sahabat, forum internasional, organisasi profesi, menjadi anggota pada forum non struktural, dan tubuh swasta yang ditentukan oleh pemerintah dan dibebaskan dari jabatan organiknya, Penilaian Prestasi Kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terkait Penyusunan SKP, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan – Permenkes Nomor 1 Tahun 2019 bahwa Setiap Pegawai wajib menyusun SKP pada bulan Januari setiap tahun berjalan. Dikecualikan dari ketentuan tersebut, bagi Pegawai yang melakukan kiprah baru dan/atau menempati Jabatan baru, termasuk pegawai yang telah selesai melakukan kiprah belajar, SKP disusun terhitung sejak terbitnya Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) menurut surat pengembalian Pegawai dari Institusi Pendidikan/Konsulat Jenderal Republik Indonesia/Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pegawai yang tidak menyusun SKP dijatuhi eksekusi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selengkapnya silahkan download dan baca Peraturan Menteri Kesehatan – Permenkes Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Link download Peraturan Menteri Kesehatan – Permenkes Nomor 1 Tahun 2019 -----disini-----
Demikian informasi Peraturan Menteri Kesehatan – Permenkes Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.
