Update, Uu Nomor 8 Tahun 2019 Wacana Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah

FAST DOWNLOADads
Download
 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Update, UU NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

Undang-Undang – UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Undang-Undang – UU Nomor 8 Tahun 2019 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 wacana Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 wacana Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 wacana Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 wacana Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan aturan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang – UU Nomor 8 Tahun 2019, Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertujuan: a) memperlihatkan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagi Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sehingga sanggup menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat; dan b) mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Pada Pasal 4 Undang-Undang – UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dinyatakan bahwa 1) Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam sanggup mendaftar sebagai Jemaah Haji dengan membayar setoran awal dan menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang sah. 2) Warga negara Indonesia yang sudah terdaftar diberangkatkan sehabis memenuhi persyaratan. 3) Ketentuan mengenai tata  cara registrasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Persyaratan Jamaah Haji diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang – UU Nomor 8 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Persyaratan jamaah haji meliputi:
a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;
b. memenuhipersyaratankesehatan;
c.  melunasi Bipih; dan
d. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun semenjak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir.

Persyaratan tersebut pada aksara d dikecualikan bagi:
a. petugas penyelenggara Ibadah Haji reguler;
b. pembimbing KBIHU; dan
c.  petugas PIHK.

Apa Hak dan Kewajiban Jemaah Haji? Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang – UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Jemaah Haji berhak:
a. mendapat bukti setoran dari BPS Bipih dan nomor porsi dari Menteri;
b. mendapat bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi;
c.  mendapat pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan;
d. mendapat pelayanan transportasi;
e. mendapat pelindungan sebagai Jemaah Haji Indonesia;
f.  mendapat identitas haji dan dokumen lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Ibadah Haji;
g. mendapat asuransi jiwa sesuai dengan prinsip syariat;
h. mendapat pelayanan khusus bagi Jemaah Haji penyandang disabilitas;
i.  mendapat info pelaksanaan Ibadah Haji;
j. menentukan PIHK untuk Jemaah Haji Khusus; dan
k.  melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen berdasarkan keterangan kesehatan Jemaah Haji.

Pelimpahan porsi sebagaimana disebutkan pada aksara k berlaku hanya untuk 1 (satu) kali pelimpahan. Ketentuan mengenai tata cara pelimpahan porsi diatur dengan Peraturan Menteri.

Kewajiban Jemaah Haji dinyatakan dalam Pasal 7 Undang – UU Nomor 8 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Jemaah Haji berkewajiban:
a. mendaftarkan diri ke kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota bagi Jemaah Haji Reguler;
b. mendaftarkan diri ke PIHK pilihan jemaah yang terhubung dengan Siskohat bagi Jemaah Haji Khusus;
c.  membayar Bipih yang disetorkan ke BPS Bipih;
d. melaporkan diri ke kantor Kementerian Agama di kabupatenlkota bagi Jemaah Haji Khusus melalui PIHK; dan
e. memenuhi persyaratan dan mematuhi ketentuan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Selengkapnya silahkan download dan baca Undang-Undang – UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. 




Link Download Undang-Undang – UU Nomor 8 Tahun 2019 ---DISINI---

Demikian info Undang-Undang – UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.


= Baca Juga =



FAST DOWNLOADads
Download
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url